Hasil Quick Count Pilgub DKI Jakarta 2024 - Quick Count DKI Jakarta - Jika kita membahas Jakarta sudah pasti yang terlintas dalam benak identik dengan Banjir dan Kemacetan, Jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10 juta dengan luas wilayah 661,5 km2. Menjadi kota paling produktif di Indonesia, bahkan DKI Jakarta seringkali mendapatkan julukan Kota yang Tak Pernah Tidur.
Perputaran ekonomi terus bergulir selama 24/7, jika rencana pemerintah pusat terealisasi sebelum tahun Pilgub serentak maka dipastikan DKI Jakarta terakhir sebagai Ibukota sebelum dipindahkan di Ibukota Baru IKN, namun untuk memindahkan Ibukota baru membutuhkan dana yang sangat besar, tidak hanya untuk membangun infrastrukur baru tetapi juga SDM yang ada harus dipastikan siap sebagai Ibu Kota Baru.
Rencana pemindahan Ibukota baru telah dirancanakan sejak jaman Sukarno namun setelah hampir mendekati 7 dekade, kini kembali terdengar, hanya saja apabila pemindahan Ibukota gagal maka dipastikan akan menjadi mega proyek terbesar sepanjang sejarah yang mangkrak. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Persiapan pemindahan Ibukota sudah dilakukan jauh-jauh hari, setelah DKI Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota apakah masih akan terasa suasana persaingan Pilgub atau akan mereduk seiring berjalan waktu, bahkan mungkin semua mata akan tertuju pada Ibukota Baru. Secara geografis letak Ibukota harus aman dari berbagai bencana alam hal itu menjadi syarat utama untuk menjadi Ibukota.
Sementara DKI Jakarta semakin lama tidak memberikan kondisi tersebut, beberapa ahli memprediksi dalam waktu 30 tahun kedepan akan ada sebagian daerah pesisir jakarta akan tenggelam karena Banjir yang tidak bisa diatas. Hal itu menjadi pertimbangan untuk jangka panjang, selain itu kemacetan dan sudah semakin padat DKI Jakarta.
Dengan adanya pemindahan Ibukota baru diharapkan roda ekonomi dan perkembangan bergerak cepat, bahkan tidak hanya berpusat di Jakarta saja tetapi derah luar Jawa akan merasakan dampak positif secara langsung. Meski Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota, hal itu tidak akan membuat DKI Jakarta ditinggalkan bahkan Jakarta sejak masa penjajahan dan kolonial sudah ada sebagai Batavia, Kota Adminstratif.
Pemindahan Ibukota baru tidak akan mencabut status Daerah Istimewa Jakarta sebagai kota adminstratif termasuk perusahaan yang saat ini sudah berkantor di Jakarta tidak perlu memindahkan kantor pusat bisnisinya ke Kalimantan, karena DKI Jakarta akan tetap sebagai kota adminstratif dan pusat binsis.
Jika berkaca ke USE atau negara lain seperti Australia, pemindahan Ibukota tidak akan merubah status Ibukota lama ditinggalkan oleh orang melainkan akan tumbuh bersama sebagai daerah maju yang tidak hanya terpusat pada satu titik saja. Ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia untuk pertama kali Ibukota berada diluar pulau Jawa.
Kembali pada pergelaran Pilgub DKI Jakarta tidak akan berubah akan tetap panas, bahkan strategi politik untuk mendapaktan kursi DKI 1 menjadi yang paling utama diperebutkan oleh partai Politik karena akan memberikan kemungkinan besar melajut sebagai calon presiden bahkan terpilih. Sorotan media kepada DKI Jakarta yang sangat tinggi membuat kiprah Gubernur selalu mendapatkan Panggung.
Secara APBD DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia bahkan anggaran APBD setara dengan Kementerian, mencapai 83 triliun dan akan terus bertumbuh setiap tahun. Meski tidak memiliki banyak hasil Bumi, penyumbang terbesar APBD dari Pajak, baik Bumi dan Bangunan atau pajak perorangan.
Bahkan perkembangan tidak hanya terbatas pada Jakarta saja, beberapa daerah seperti Tanggerang kebagian Rejeki sebagai daerah terdekat Jakarta, Karena semakin lama Kota Metropolitan ini semakin penuh kebutuhan akan tanah dan bangunan akan semakin tinggi, mau tidak mau untuk tetap berada di dekat DKI jakarta beberapa pembisnis harus membangun usaha di wilayah luar Jakarta dengan jarak teredekat.
Tidak perlu dipertanyakan lagi untuk anggaran APBD setiap tahun yang dapat dikucurkan oleh Jakarta, meski anggaran besar namun permasalahan di Jakarta tidak lantas terselesaikan bahkan permasalahan tetap ada meski Gubernurnya berubah seperti Banjir dan Macet akan selalu menjadi pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun Gubernurnya.
Masyarakat tidak mengharapkan Banjir di Jakarta hilang karena itu tidak mungkin, tetapi paling tidak jika banjir datang debit air cepat surut, begitu juga untuk kemacetan meski setiap tahun moda transportasi publik baru dibuat tetap tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Tidak hanya terbatas pada dua masalah pokok tersebut tetapi ada banyak pekerjaan yang juga harus diselesaikan oleh Gubernur terpilih.
Secara umum DKI Jakarta memiliki beberapa wilayah setaran dengan Provinsi lain bahkan Kecamatan yang ada di Jakarta sudah setara dengan Kabupaten yang ada diluar Jakarta adapun rincian Kota dan Kabupaten dibawah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :
- Kepulauan Seribu
- Jakarta Selatan
- Jakarta Timur
- Jakarta Pusat
- Jakarta Barat
- Jakarta Utara
- DKI Jakarta